RILIS.ID, Jakarta— Sikap pro dan kontra di masyarakat dalam menyikapi penerbitan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan hal yang wajar. Namun kritik penerbitan Perppu sebaiknya disampaikan secara konstruktif.

“Pro dan kontra yang hadir serta masukan atau kritik terhadap kekurangan Perppu No 2 Tahun 2017 ini harus disampaikan dengan tujuan konstruktif serta sebagai otokritik bagi pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PII), Aris Darussalam dalam siaran persnya kepada rilis.id, Jumat (21/7/2017).

Ia menilai, sikap konsisten Presiden Joko Widodo dalam menerbitkan sebagai langkah cekatan dalam menertibkan Ormas sekaligus meneguhkan nilai Pancasila dan UUD 1945 terjawab sudah.

“Hal ini terbukti dengan tindakan pemerintah yang membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang bersandar pada Perppu tersebut bukan angin kosong,” imbuhnya.

Mengenai Perppu No 2 tahun 2017, Aris menerangkan bahwa PII memandang langkah pemerintah Jokowi sudah tepat. “Karena secara sederhana Perppu ini kan ditujukan untuk mempertahankan rumah kita Indonesia dimana segala keberagaman diakui dan dilindungi serta menjaga dari segala bentuk ancaman radikalisme,” ujarnya.

Selain itu, dirinya mengaku bahwa PII senantiasa mendukung terhadap eksistensi negara khususnya lewat penerbitan Perppu ini, sesuai komitmen keindonesiaan yang ada di tubuh PII.

“Untuk sikap, PII jelas medukung pemerintah dalam menjaga keutuhan negara lewat Perppu ini. Kita semua harus mengawal implementasi Perppu ini jangan sampai di tafsirkan liar,” tutupnya.