Salah satu asas di dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual pada pasal 2 ialah kepentingan terbaik bagi korban. Bab Acara Pidana didalam RUU ini juga mengedepankan aspek keterangan korban sebagai alat bukti disertai dengan alat bukti lainnya. Perspektif Korban menjadi nafas dan pijakan atas rangkaian pasal dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini. Menurut PBB kekerasan seksual ialah sebagai setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaran atau  penderitaan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang. Kekerasan Seksual terdiri dari pelecehan seksual; eksploitasi seksual; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan aborsi; perkosaan; pemaksaan perkawinan; pemaksaan pelacuran; perbudakan seksual; dan penyiksaan seksual (pasal 11 ayat 1). 

Kerasan seksual yang dimaksudkan meliputi pemaksaan, intimidasi, tipu daya, kebohongan, pemalsuan dan penyalahgunaan atas perilaku yang mengarah pada hasrat hingga hubungan seksual. Disini negara belum hadir untuk menyentuh langsung persoalan hubungan seksual tidak sah dan kejahatan seksual yang terjadi, dengan alasan binding values, pembatasan urusan privat dan hak asasi manusia. Hubungan seksual hanya menjadi persoalan atau disebut kekerasan seksual saat adanya korban yang merasa dirinya dipaksa, diintimidasi,  ditipu dalam suatu hubungan seksual, bukan dalam rangka mencegah atau menangani penyimpangan atau kejahatan hubungan seksual itu sendiri.

Perspektif korban dalam RUU P-KS muncul sebagai kesadaran untuk hadir dalam posisi korban untuk mencegah perilaku menyalahkan korban (victim blaming) pada kasus kejahatan seksual yang dianggap hadir dalam pola-pola moralitas masyarakat patriarki dimana cenderung membenarkan perilaku laki-laki. Pada masyarakat patriarki, pola kesopanan hingga keasusilaan dianggap selalu dibuat berdasarkan keberpihakan pada posisi laki-laki untuk diutamakan dan dibenarkan. Maka keberpihakan dalam posisi perempuan, ialah dalam rangka menghapus stereotype, ungkapan dan penghakiman terhadap korban dilakukan dengan menggunakan perspektif korban sebagai landasan penghapusan kekerasan seksual.

Victim blaming biasanya merupakan olokan atau penghakiman terhadap orang lain yang sedang mengalami situasi buruk dan lemah. Pihak yang berada pada posisi lemah dan dirugikan tentu saja tidak pantas untuk tambah disalahkan atau diolok-olok. Pihak yang lemah harus dilindungi, dibantu untuk mengatasi permasalahannya serta memperoleh martabatnya sebagai manusia dan secara manusiawi pula. 

Hanya saja apabila perempuan malah mengandalkan perlindungan perempuan berdasarkan pada perspektif korban, maka perempuan akan terjebak dalam sikap mencari-cari fakta untuk membuktikan dirinya sebagai korban lalu menyalahkan pihak lain. Hal tersebut akan memperoleh simpati dan pembelaan sebagaimana yang diharapkan atas posisinya sebagai korban meskipun dapat pula cenderung menegasikan posisi dan hak-hak orang lain. Perspektif korban akan bergantung pada si pengguna domain korban, jika klaim korban digunakan oleh orang yang tidak bermoral maka hukum tersebut menghasilkan hukum yang melindungi perilaku tidak bermoral begitupula sebaliknya, meskipun ia sendiri hadir tanpa punya urusan dengan moralitas. 

Apakah semua laki-laki adalah korban? Atau apakah semua perempuan adalah korban? Hal tersebut mustahil karena laki-laki bisa menjadi pelaku dan bisa menjadi korban, sebaliknya perempuan bisa menjadi pelaku dan bisa menjadi korban. Korban tidak didasarkan pada jenis kelamin perempuan. Berkaitan dengan bagaimana menentukan siapa si korban perlu menyentuh kepada akar peristiwanya. Jika kita tidak secara objektif menelisik kejahatan yang terjadi, lantas bagaimana dapat dilakukan secara adil penentuan siapa pelaku yang pantas dihukum dan siapa korban yang pantas dilindungi. Kurang tepat apabila penentuan sebuah hukum dilakukan semata-mata dengan mengedepankan perspektif subjektif bahwa dirinya sebagai korban. Perspektif ini berpotensi  memunculkan bias terhadap pemaknaan atas peristiwa hukum yang terjadi.

Perempuan bisa menjadi orang yang bangkit dengan dirinya sendiri sehingga lingkungan dan situasilah yang akan turut serta dalam mengembangkan potensi dirinya serta mengukuhkan harga dirinya. Sikap bertanggungjawab harus ditumbuhkan dari kedua belah pihak di dalam relasi laki-laki dan perempuan. Perilaku saling menyalahkan baik dari sisi menyalahkan perempuan maupun dari sisi menyalahkan laki-laki semata atas kejadian ataupun situasi buruk yang terjadi akan mengundang rangkaian kecaman, olokan, bullying panas dari pihak luar tanpa henti, namun apakah hal tersebut menuai keuntungan bagi si pihak pertama, belum tentu, bahkan mungkin sebaliknya. Pencegahan, penanganan dan perlindungan atas kejahatan seksual harus diupayakan semua pihak, baik pemerintah dan masyarakat maupun laki-laki dan perempuan secara bertanggungjawab.