Hubungan seksual, baik marital  maupun non-marital  merupakan Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan seksualitas yang dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah.

 Ide pokok diatas, saya pikir merupakan latar belakang  konsep yang menjadi panjang diuraikan dalam Disertasi Bapak Abdul Aziz dengan judul “Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrour sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non-marital”. Kabarnya, penyusun Disertasi tersebut sudah meminta maaf kepada publik karena telah menimbulkan kontroversi. Beliau juga menyatakan akan merevisi judul Disertasi beliau menjadi “Problematika Konsep Milk Al-yamin dalam Pemikiran Muhammad Syahrour”. Selain itu beliau juga akan menghilangkan beberapa bagian yang kontroversi. Hanya saja, jika latar belakang dan paradigma yang merupakan pondasi pijakan sebuah tulisan ilmiah ini tidak diubah, maka bangunannya sebenarnya tidak akan berganti, Ibarat sebuah rumah mungkin yang berganti hannyalah catnya atau dekorasinya.

 

Perlu dipertanyakan, hubungan seksual baik marital maupun non-marital merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi yang diungkapkan dalam Disertasi tersebut dimaksudkan berpijak atas dasar konsep Hak Asasi Manusia siapa?. Tentu saja Abdul Aziz sudah menuliskan dimana bahkan Islam sudah lebih dulu mengatur Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam sebuah konstitusi yaitu Piagam Madinah, sebelum dunia barat kontemporer melahirkan Magna Charta di Eropa tahun 1215. Dalam kasus ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB  tahun 1948 diantaranya telah memuat tentang penghapusan perbudakan, hak untuk menikah dan memiliki anak. Selain itu juga diatur hak kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam CEDAW. 

 

Islam telah diakui sebagai ajaran yang memiliki sistem hukum sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Oleh karenanya, nilai-nilai universal yang menginspirasi HAM seperti kemerdekaan, kebebasan dan kesetaraan juga merupakan nilai-nilai yang melekat dalam Islam. Lantas, jika universalitas HAM diasumsikan sebagai perlindungan hubungan seksual baik dengan ikatan pernikahan atau tanpa ikatan pernikahan atau dalam kasus lain termasuk juga perlindungan terhadap pekerja seks komersil sama dengan pekerja jasa lainnya dan juga perlindungan terhadap orientasi seksual  sejenis  sama dengan heterseksual, hal yang demikian ialah defenisi universalitas yang diserap dari perspektif mana?.

 

Jika tata perilaku di Barat bagian Amerika dan Eropa secara umum dimana hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan, pelacuran maupun orientasi seksual sejenis dipandang sebagai perilaku yang sudah mafhum di Barat bukan berarti hal tersebut menjadi perilaku yang nilai-nilainya berlaku universal bagi nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini menimbulkan kesan dimana perilaku barat dianggap menjadi nilai-nilai yang paling unggul untuk ditransformasikan ke seluruh belahan dunia dan ke ruang lingkup kemanusiaan seluruhnya. Padahal filsafat, norma atau budaya yang ada juga dapat memiliki defenisi ataupun pandangan kemanusiaan serta wujud penghargaan kemanusiaan yang berbeda. Tidak dalam segala hal perbedaan perilaku, perbedaan fisik dilepaskan total dalam menilai makna kemanusiaan, lalu disikapi dengan perlindungan dan penyamarataaan seluruh perilaku manusia atas nama kemanusiaan secara estrim dan kaku.

 

Pengakuan Islam terhadap nilai-nilai dan Hak Asasi Manusia lalu dihubungkan Abdul Aziz dengan paragraf berikutnya dimana beliau mengambil klausul dalam Hak-hak Seksual : Deklarasi Internasional Planned Parenthood Federation (IPPF) pada artikel 5 butir ke-3 yaitu bahwa semua orang bebas untuk melatih dan melakukan serta praktik hubungan dan otonomi seksualnya, dalam lingkungan sosial, politik dan ekonomi dalam kondisi di mana semua dan kemerdekaan dapat diwujudkan setara oleh semua, bebas dari diskriminasi, kekerasan dan pemaksaan atau penyalahgunaan (Hlm. 4). Hal ini memperlihatkan alur yang diuraikan Abdul Aziz bahwa kemajuan Islam dalam hal penghargaan Hak Asasi Manusia lantas berkaitan dengan penerimaan Islam terhadap adanya klausul HAM lain yang menegaskan hubungan seksual marital maupun non-marital yang harus dihormati oleh siapa pun. Sebagai seorang milenial, menurut saya ini sesuai dengan istilah cocokologi saja, tanpa adanya ketersambungan hukum yang jelas.