Saya teringat di usia sekolah menengah, saya naik angkot dan kadang berjalan berpanas-panasan bersilaturahim ke rumah keluarga besar yang bahkan belum saya kenal. Saya bersama teman mulai bercerita akan mengadakan Leadership Basic Training (LBT) sambil menyodorkan proposal. Pengalaman pertama saya meyakinkan orang lain ini tidak selalu disambut uluran tangan yang muluk-muluk. Sekali waktu kami juga pernah dihujani kritik dan pertanyaan-pertanyaan yang memacu kami berfikir untuk menyusun jawaban dan tanggapan yang tepat secara spontan.

Umumnya tidak banyak rupiah yang dapat kami kumpulkan dari sumbangan keluarga besar atau jualan kecil-kecilan untuk kegiatan. Bermodal uang 500 ribu rupiah kami sudah bisa melaksanakan LBT untuk 15 peserta selama seminggu. Dilain waktu, kami menyelenggarakan LBT untuk 75 peserta bermodal sekitar 4 juta rupiah selama seminggu. Alternatifnya, kami mencari tempat gratis dan konsumsi “nasi ummat” dari perwiritan ibu-ibu agar dana yang ada tetap mencukupi. Maksud saya, tidak pernah kegiatan PII tidak jalan karena masalah uang. Tentu saja hal ini sudah dirasakan oleh anak-anak PII secara jamak.

Kegiatan-kegiatan diluar acara pentrainingan seperti perayaan Harba (Hari Bangkit), Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Seminar, Lomba dan sebagainya juga teramat jarang diadakan dari pundi-pundi saldo yang sudah kian ada. Rasanya itulah yang membuat PII disebut-sebut murni cita rasa perjuangannya. Mental kader PII sudah teruji oleh kondisi. Kalau kita bandingkan di saat menjadi panitia kegiatan seminar, peringatan milad atau peringatan hari besar di sebuah yayasan profit dan pemerintahan tentu berbeda. Ada anggaran baru jalan program. Kegiatan seremonial akan menghabiskan puluhan sampai ratusan juta. Tugas panitia disana juga sebatas menggantikan atau mendampingi jasa event organizer.

Saya bukan memuji tidak adanya sistem penganggaran di PII. PII harus juga memperbaiki tata kelola keuangan dan merencanakan anggaran keuangannya dengan lebih profesional. Hanya saja kita ketahui pula, kendalanya lagi-lagi masalah sumber pendapatan PII masih belum stabil dan tetap. Maka kekuatan PII adalah penempaan mental kadernya, sampai-sampai ketidaktersediaan dana tidak pernah menjadi penyebab program PII tidak jalan.

Sebaliknya, kita lihat mindset anggaran membuat program-program pemerintah berjalan rapuh. Segalanya digerakkan oleh anggaran. Ketidaktersediaan dana bisa dipastikan menyebabkan program mangkrak. Belum lagi kucuran dana mengundang persoalan korupsi yang merajalela.

Mencermati Pembangunan Manusia Indonesia
Coba kita perhatikan perilaku masyarakat kita di akar rumput. Mereka lebih senang mempercantik rumah atau bangunan dan membeli barang-barang keluaran terbaru dibanding memperhatikan perkembangan pola pikir, jiwa dan akhlak generasinya. Masyarakat seolah menutup mata terhadap benih-benih penyakit jiwa dan perilaku yang tidak tampak langsung darah dan nanahnya, kalau sudah mengganggu ketentraman barulah mengadu.

Gedung-gedung mencakar langit dan jalan-jalan panjang dapat saja dibangun dalam waktu relatif singkat. Namun, bangunan tersebut dapat pula hancur seketika karena kerusakan, bencana alam atau peperangan. Sementara membangun manusia adalah upaya pembinaan dan pemberdayaan terus menerus tanpa pernah usai. Namun hasilnya bisa melampaui zaman-zaman dan menciptakan peradaban.

Sejumlah trilyunan rupiah lazim kita dengar digunakan untuk pembangunan jalan tol, jalan layang, perbaikan jalan, jembatan, proyek transportasi, tower dan berbagai infrastruktur layanan publik lainnya. Pembangunan yang kita lakukan masih mengutamakan pembangunan infrastruktur yang tampak mata. Kita lantas masih lemah dalam memperhatikan pengembangan penelitian, pendidikan, literasi, moral, mental, psikologi, budaya serta perasaan manusia yang hidup didalamnya. Padahal, modal besar dan tujuan pembangunan itu sendiri adalah manusianya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan rilis Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2018 pada 15 April 2019 lalu. Pada tahun 2018, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mencapai 71,39. Angka ini meningkat sebesar 0,58 poin atau tumbuh sebesar 0,82 persen dibandingkan tahun 2017. Bayi yang lahir pada tahun 2018 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,20 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir tahun sebelumnya. Anak –anak yang pada tahun 2018 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun (Diploma 1), lebih lama 0,06 tahun dibandingkan dengan yang berumur sama pada tahun 2017. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,17 tahun (kelas IX), lebih lama 0,07 tahun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, masyarakat Indonesia memenuhi kebutuhan hidup dengan rata-rata pengeluaran per kapita sebesar 11,06 juta rupiah per tahun, meningkat 395 ribu rupiah dibandingkan pengluaran tahun sebelumnya.

Tabel 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2017-2018

Komponen
Tahun 2017
Tahun 2018

Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
71.06
71.20

Harapan Lama Sekolah (HLS)
12.85
12.91

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
8.10
8.17

Pengeluaran Per Kapita
10.664
11.059

IPM
70.81
71.39

Sumber: BPS

Berdasarkan data United Nations Development Programme (UNDP) 2018, ranking Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia terus menurun menjadi peringkat 116 di dunia dan ke-6 di Asean dengan nilai 0.694 di tahun 2017. pada tahun 2017 Indonesia memiliki usia rata-rata lama sekolah selama 8.0 tahun (Kelas VIII SMP). Indonesia tertinggal dari usia lama sekolah di Singapura; 11.5 tahun, dari Malaysia 10.2 tahun, dari Brunei Darussalam 9.1 tahun. Pada tahun 2017 usia harapan lama sekolah Indonesia ialah selama 12,8 tahun (Diploma 1). Indonesia tertinggal dari usia harapan lama sekolah di Singapura; 16.2 tahun, Thailand; 14.7 tahun, Brunei Darussalam 14.5 tahun dan Malaysia; 13.7 tahun.

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia di Negara-negara ASEAN

No
Negara
Tahun 2016
Tahun 2017

Ranking
Nilai
Ranking
Nilai

1
Singapura
8
0.930
9
0.932

2
Brunei Darussalam
40
0.852
39
0.853

3
Malaysia
57
0.799
57
0.802

4
Thailand
86
0.748
83
0.755

5
Filipina
111
0.696
113
0.699

6
Indonesia
115
0.691
116
0.694

7
Vietnam
116
0.689
116
0.694

8
Laos
137
0.593
139
0.598

9
Kamboja
146
0.576
146
0.582

10
Myanmar
147
0.574
148
0.578

Sumber: UNDP

Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selain karena faktor tingginya tingkat korupsi, juga disebabkan oleh masih tingginya kesenjangan ekonomi. Indonesia merupakan negara terluas dan terbanyak penduduknya di Asean. Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk Indonesia rupanya belum menjadi potensi pembangunan, alih-alih menjadi kendala laju pembangunan karena ketimpangan pemerataan pembangunan dan perekonomian.

Rendahnya usia rata-rata pendidikan di Indonesia yang hanya berkisar usia SMP disebabkan oleh rendahnya pemerataan pendidikan di Indonesia, terutama di bagian timur. Tingginya tingkatan dan kualitas pendidikan di pulau Jawa dan sebagian pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi jauh berbeda dengan kualitas pendidikan di wilayah timur, terutama yang terendah yaitu Papua. Begitupula sekolah-sekolah di kota jauh lebih maju dibandingkan sekolah-sekolah di desa. Berbagai persoalan keadilan pendidikan masih menjadi catatan bagi Indonesia.

Kesiapan sumber daya manusia Indonesia juga senantiasa dihadapkan pada arus globalisasi yang membuka persaingan seluas-luasnya. Kesempatan persaingan dalam arus globalisasi tentu saja hanya dapat diikuti oleh kalangan terdidik, berkeahlian dan bersertifikasi. Usia rata-rata lama sekolah Indonesia yang masih kalah dibandingkan beberapa negara-negara Asean lainnya inilah yang menjadi faktor kekhawatiran akan menjadikan Indonesia sebagai objek pasar, bukannya menjadi pelaku dalam persaingan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Keadilan pendidikan dan pemerataan kualitas pendidikan Indonesia benar-benar harus menjadi prioritas pembangunan. Mengingat penyelenggaraan pendidikan adalah kewajiban negara, lebih jauh ia adalah bentuk upaya terencana bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Baik pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal harus didukung untuk berjalan secara seimbang. Ketiganya dibutuhkan para pelajar sebagai wahana penempaan mental, karakter, kecerdasan dan pengalaman untuk menyongsong masa depan Indonesia.

 

(Tulisan ini telah dimuat di Buku “Titik Sempurna” yang diterbitkan oleh PB PII pada Peringatan Harba PII ke- 72)