(Sembari mengirimkan do’a pada luka para Syuhada di New Zealand)

Minoritas dapat kita asumsikan sebagai golongan masyarakat yang secara jumlah lebih sedikit dari jumlah total suatu masyarakat. Selain itu, minoritas cenderung digolongkan sebagai kelompok yang memiliki ciri-ciri berbeda dari kelompok dominan yang ada, misalnya karena suku, agama maupun ras. Membaca soal kedudukan dan kekuasaan, minoritas diasumsikan sebagai pihak yang memiliki pengaruh sedikit serta kekuasaan yang kecil dibandingkan kelompok yang memiliki kekuasaan lebih banyak, meskipun mungkin saja berasal dari kelompok jumlah yang lebih besar.

Istilah mayoritas dan minoritas selalu membawa kita pada stigma diskriminasi dan segregasi mayoritas terhadap minoritas. Konsep mayoritas dan minoritas juga membayangi kita tentang ketimpangan superioritas dan inferioritas dalam suatu relasi kekuasaan, perolehan akses dan sumberdaya. Tentu saja hal ini merupakan paradigma yang salah, dimana minoritas akhirnya diasingkan, dipisahkan bahkan disingkirkan karena keminoritasannya.

Bangsa Amerika yang digaungkan membawa gagasan multikulturalisme dan toleransi dalam diskursus kebangsaan kontemporer di dunia, juga memiliki catatan sejarah bahkan sedikit banyaknya masih sulit melepaskan diri dari adanya dominasi WASP hingga saat ini. Ungkapan ‘one hundred percent Amerika is WASP’ (Tindall,1998), menunjukkan selain WASP (White Anglo-Saxon Protestan) dianggap kurang Amerika, misalnya kulit hitam dan penduduk imigran. Amerika serikat belakangan hari baru mulai mengembangkan perasaan keberagaman dan kesetaraan dengan mengakomodir perlindungan bagi semua kalangan. Maka istilah imigran atau minoritas muslim sering kali kita dengar sebagai golongan yang meskipun memperoleh kesetaraan hak-hak namun juga masih rentan posisinya di Amerika Serikat ataupun Eropa, belum lagi belakangan Trump dikenal senang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang rasis dan anti imigran.

Grand Syaikh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad Al-Thayyib mengungkapkan bahwa istilah ‘Minoritas Muslim’ merupakan terma baru dalam kebudayaan Islam.

 

 “Al-Azhar telah berupaya untuk menghindari penggunaan terma tersebut dalam khotbah-khotbahnya dan dalam setiap yang dirilis oleh Al-Azhar baik dalam bentuk dokumen maupun pernyataan resmi. Karena terma tersebut mengandung unsur isolasi dan kerendahan, serta membuka peluang tumbuhnya benih-benih fitnah dan perpecahan, bahkan terma ini semenjak awal telah menyita banyak hal yang dimiliki oleh kaum minoritas mulai dari hak-hak keberagamaan dan hak-hak sipilnya.” (Al-Amien:2017,12)

Penduduk muslim di New Zealan diperkirakan berjumlah satu persen dari total penduduknya sehingga otomatis dianggap minoritas. Benarlah fitnah ini, salah satunya telah memecah serangan terorisme berupa penembakan 49  jama’ah masjid, terdiri atas 41 orang di Masjid Al Noor, 7 orang di Masjid Linwood dan 1 orang meninggal di RS pasca penembakan di kota Christchurch, New Zealand. Penembakan ini terjadi saat akan melaksanakan Shalat Jum’at pada tanggal 15 Maret 2019 lalu. Selain merupakan aksi terorisme dari kelompok radikal sayap kanan yang bersikap anti imigran dan anti muslim, serangan ini juga didorong oleh sikap rasis eropa dan supremasi kulit putih. Kelompok pemuda, Brenton Tarrant dan teman-temannya melakukan kekerasan luar biasa tersebut karena membenci sekaligus khawatir terhadap jumlah imigran muslim di New Zealand. Mereka juga meyebarkan doktrin bahwa membunuh non ras eropa dan non kulit putih adalah sah.

Grand Syaikh Al-Azhar, Prof. Dr. Ahmad Al-Thayyib menyatakan sebenarnya yang ada dalam Islam adalah kewarganegaraan sempurna:

 

“Dan yang saya ketahui, bahwa kebudayaan Islam kita tidak mengenal istilah “Minoritas Muslim” ini, bahkan menginkari dan menolaknya. Maka telah dikenal ganti dari istilah tersebut yaitu makna ‘Kewarganegaraan Sempurna’ sebagaimana telah digunakan dalam Piagam Madinah. Karena kewarganegaraan -dalam Islam- adalah sebuah hak dan kewajiban yang dimiliki oleh semuanya sesuai dengan prinsip dan neraca yang dapat mewujudkan keadilan dan persamaan”. (Al-Amien:2017,12)

Apa yang disebutkan oleh Grand Syaikh Al-Azhar lebih dekat dengan konsep nasionalisme kewarganegaraan (nasionalisme sipil), yaitu ikatan yang dibangun berdasarkan kewarganegaraan atau keanggotaan dan pengakuan pada suatu otoritas di suatu teritorial dan batas negara. Jadi, meskipun memiliki ciri-ciri suku, bahasa, budaya, ras dan agama yang berbeda, hak-hak masyarakat dioperasikan dan dilindungi berdasarkan keanggotaan dan kewarganegaraannya secara setara. Nasionalisme Mesir sendiri dapat diidentifikasikan sebagai nasionalisme budaya dimana memiliki ciri-ciri persamaan berdasarkan budaya yang sama yaitu bangsa arab, namun keterbukaan Mesir terhadap semua etnis, bahasa, ras, agama menguatkan pengakuan Mesir yang membangun identitas kebangsaannya berdasarkan kewarganegaraan/sipil.

Kita mengenal Mesir sebagai negara dimana Muslim dan Kristen Koptik (ortodoks) telah terbukti hidup berdampingan erat sejak peradaban kunonya hingga kini. Memiliki agama yang berbeda tidak menganggu hubungan bermasyarakat dan bernegara penduduk Muslim dan Kristen di Mesir, terlebih keduanya menguatkan kedekatannya karena asal etnis, suku, budaya arab yang sama. Adapun perbedaan jumlah Kristen Koptik yang lebih sedikit dibandingkan penduduk Muslim hanyalah pada tataran pembahasaan Minoritas secara jumlah saja, bukan pembeda-bedaan karena identitas lainnya. Minoritas dalam Islam tidak dikenal sebagai khazanah yang membedakan masyarakat karena ciri suku, etnis, ras dan agamanya yang berbeda, apalagi untuk memunculkan prasangka dan kebencian. Maka, suatu penduduk dengan pengakuan kewarganegaraannya terhadap suatu otoritas tertentu, diakui dan dilindungi memiliki hak-hak persamaan dan keadilan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara, ialah dengan prinsip kewarganegaraan sempurna.

Tulisan ini merupakan secercah respon saya atas hadiah ilmu yang saya terima dari Masjid Al-Azhar Cairo.