Judul Buku                       : Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran

Penulis                                 : H. Munawir Sjadzali, M.A.

Penerbit                              : Universitas Indonesia  (UI-Press)

Edisi/Tahun Terbit        : 5/ 2008

Jumlah Halaman             : Xii, 240 hlm

 

 

Peletakan pertama bangunan Negara Islam dimulai dengan berbaiatnya 12 orang penduduk Yatsrib kepada Nabi di Aqabah yang disebut Bai’at Aqabah pertama. Pada musim haji berikutnya, 73 orang penduduk Yatsrib mengucapkan Bai’at kepada Nabi dan meminta Nabi berhijrah ke Yatsrib, yang disebut juga dengan Bai’at Aqabah kedua. Berhijrahnya Nabi ke Yatsrib, yang selanjutnya disebut dengan Madinah, memulai contoh tata Negara yang langsung dipimpin oleh Nabi.

 

Nabi Muhammad memiliki otoritas sebagai Rasul Allah sekaligus sebagai kepala Negara di Madinah. Meskipun begitu, Nabi mencontohkan Musyawarah dalam pengambilan keputusan soal kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Nabi juga membuat Piagam Madinah yang diakui sebagai contoh konstitusi pertama sampai masa kenegaraan modern sekarang ini.

 

Kepemimpinan Madinah selanjutnya dipegang oleh Khulafaur Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bis Affan dan Ali bin Abi Thalib, pasca wafatnya Nabi. Nabi Muhammad merupakan Rasul terakhir sehingga para khalifah tentu saja tidak memiliki otoritas kenabian dan memperoleh wahyu dari Allah, selain itu  Nabi tidak memberi wasiat spesifik tentang siapa dan bagaimana cara menetapkan pengganti beliau. Maka, pengangkatan masing-masing khalifah berlangsung dalam situasi yang berbeda dan dilakukan dengan cara yang berbeda pula.

 

Dua hari setelah wafatnya Nabi, kelompok Ansor mengadakan pertemuan di balai Saqifah untuk mengangkat Saad bin Ubadah  dari suku Khazraj untuk menggantikan Nabi. Maka datanglah kelompok Muhajirin yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Seluruh hadirin bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah yang disebut sebagai Baiat Saqifah.

 

Sedangkan dalam kasus pengangkatan khalifah Umar bin Khattab, dikarenakan khawatir akan terjadi perdebatan pasca meninggalnya Abu Bakar, ketika sakit, Abu Bakar mewasiatkan untuk menunjuk Umar bin Khattab untuk menjadi Khalifah. Maka Umar bin Khattab diangkat menjadi Khalifah kedua. Ketika Umar terkena tikaman oleh Abu Luluah dan jatuh sakit, Umar menunjuk 6 orang sahabat untuk mengangkat salah seorang diantara mereka untuk menjadi Khalifah dengan catatan tidak memilih anaknya Abdullah bin Umar. Adapun enam orang tersebut ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqqash, Abdal-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah dan Abdullah bin Umar.

 

Akhirnya, Utsman dinyatakan sebagai Khalifah ketiga. Selanjutnya Utsman terbunuh dan Ali didesak menggantikan Utsman. Namun Ali menanyakan kepada sahabat mengenai penentuan Khalifah diantaranya kepada Thalhah, Zubair dan Saad. Hasilnya sama, mereka berbaiat kepada Ali serta diikuti kelompok Ansor dan Muhajirin, sehingga Ali menjadi Khalifah keempat.

 

Hanya saja, Muawiyah sebagai Gubernur Suriah menolak penetapan Ali sebagai Khalifah, dengan alasan bahwa semestinya pengangkatan Khalifah tidak hanya dimusyawarahkan oleh orang yang berada di Madinah saja, karena wilayah Islam telah meluas. Ali mengalami pemberontakan oleh kalangan sahabat sendiri diantaranya pada pertempuran Jamal oleh Aisyah, Thalhah, Zubair dan pertempuran Siffin oleh Muawiyah. Muawiyah berhasil melakukan tipu muslihat dalam memenangkan perundingan dengan kelompok Ali dan ia naik menjadi Khalifah.

 

Terbunuhnya Ali oleh kelompok Khawarij menandai berakhirnya Khulafaur Rasyidin yang diangkat dengan musyawarah. Muawiyah menunjuk anaknya Yazid untuk menggantikan dirinya dan seterusnya kepala negara diturunkan kepada bani Umayyah, hal ini menandai bergantinya pola pengangkatan Khalifah berdasarkan keturunan mengikuti pola monarki. Begitupula pada dinasti bani Abbasiyah dan bani-bani selanjutnya.

 

Muawiyah memerintah dari Syam, Damascus sekarang, dekat ibukota Byzantin, Konstantinopel, Istambul sekarang. Dia banyak meminjam pola-pola pemerintahan dari kerajaan Byzantin, termasuk atribut-atribut dan pola hidup raja tetangga itu. Berbagai formalitas, peraturan protokuler mulai diberlakukan (Hlm.37).

 

Perlu pula dikemukakan, meskipun Muawiyah dan para penggantinya telah menyimpang dari tradisi pengangkatan kepala negara berdasarkan permusyawaratan, tetapi para khalifah Umawiyah menganggap bahwa jabatan khalifah adalah suatu lembaga politik semata-mata, tanpa pretensi bahwa mereka memiliki otoritas keagamaan sebagai wakil Allah di bumi. Tidaklah demikian halnya ketika kekuasaan berpindah ke dinasti Abbasiyah. Besar kemungkinan karena pengaruh alam pikiran Persia pra-Islam, maka semasa kekuasaan Abbasiyah berkembanglah paham bahwa khalifah memerintah berdasarkan mandat dari Tuhan dan bukan dari rakyat (Hlm. 39).

 

Sebagaimana kita kenang dalam masa keemasan dinasti Abbasiyah ialah puncak kemajuannya dalam bidang ilmu pengetahuan. Karya filsafat dari yunani juga turut diterjemahkan kedalam bahasa arab dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Banyak tokoh dan ilmuwan besar lahir pada dinasti-dinasti ini. Dalam bidang kenegaraan, lahir sejumlah pemikir politik seperti Ibnu Abi Rabi’, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun berikut karya-karya besar mereka berupa karya tulis atau kitab.

 

Adapun uraian singkat yang dipaparkan Munawir Sjadzali tentang gagasan tokoh pemikir politik Islam diatas tentang pandangannya mengenai kenegaraan dan pemerintahan tentu belum cukup untuk menggali pemikiran mereka mengenai politik Islam. Kita harus pula menelaah secara langsung kitab-kitab yang ditulis oleh tokoh pemikir pada zaman klasik dan pertengahan diatas misalnya Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik karya Ibnu Abi Rabi’, al-Siyasah al-Mafaniyah karya Farabi, Al-ahkam al-Sulthaniyah karya Mawardi, Ihya Ulumu al-Din karya Ghazali, al-Siyasah al-Syar’iyah fi islah al-Ra’i wa al-Ra’iyah karya Ibnu Taimiyah, Muqaddimah karya Ibnu Khaldun.

 

Ibnu Abi Rabi’, Ghazali dan Ibnu Taimiyah dengan tegas menyatakan bahwa kekuasaan kepala negara atau raja itu merupakan mandat dari Allah yang diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Ketiga pemikir itu berpendirian bahwa khalifah itu adalah Khalifah Allah atau bayangan Allah di bumi. Bahkan kekuasaan khalifah itu menurut Ghazali adalah muqaddas atau suci, dengan pengertian tidak dapat diganggu gugat. Sedangkan menurut Mawardi, kekuasaan kepala negara itu didasarkan atas kontrak sosial yang melahirkan hak dan kewajiban atas dasar timbal-balik bagi raja dan rakyat. Mawardi adalah pemikir pertama yang memperkenalkan teori kontrak sosial itu, lima abad sebelum pemikir-pemikir Barat mengemukakannya (Hlm.108-109).

 

Mawardi dan Ghazali dengan tegas menyatakan bahwa khalifah harus berasal dari suku Quraisy, sedangkan Ibnu Khaldun mencoba merasionalisasikan keharusan itu dengan dasar teorinya, ashabiyah. Kalau Ibnu Abi Rabi’, yang dalam banyak hal sepaham dengan Ghazali, tidak menyinggung keharusan keturunan Quraisy, kiranya tidak berarti dia berpendapat lain, tetapi kemungkinan besar oleh karena pada zamannya soal tersebut tidak merupakan isu yang mendesak, mengingat waktu itu dinasti Abbasiyah berada pada puncak kejayaan, dan tidak terbayangkan bahwa kekuasaan akan berpindah ke kelompok lain yang bukan keturunan Abbas (Hlm.109).