Belakangan kita banyak mendengar kecaman negara-negara di dunia soal perlakuan asimilasi paksa pemerintahan Cina terhadap etnis Uighur di Xinjiang. Asimilasionis Cina ini diwujudkan pula di kamp pendidikan ulang yang didirikan pemerintah Cina sejak tahun 2014. Kamp ini diperkirakan menampung 1,5 juta orang Uighur untuk ditahan dan dipaksa mengikuti kesetiaan terhadap pemerintah komunis Cina. Banyak juga yang menyebutkan kamp pendidikan ulang ini dengan ‘kamp penahanan’, ‘kamp pengasingan’, ‘kamp konsentrasi’, ‘gulag’ dan sebagainya. Menurut pengakuan beberapa orang yang pernah ditahan di kamp-kamp tersebut, mereka dipaksa, ditahan, dikurung tanpa pengadilan, disuntik zat tidak diketahui, memperoleh siksaan fisik dan mental serta beberapa orang menghilang.

Pemerintah Cina sendiri telah menyangkal keberadaan kamp-kamp penahanan tersebut menjadi tempat penganiayaan etnis Uighur. Mereka berdalih bahwa kamp tersebut ialah ‘pusat pelatihan kejuruan’ yang didirikan untuk membekali keterampilan dan kemampuan bahasa Mandarin bagi etnis Uighur agar memperoleh kesempatan lapangan kerja di Cina. Kamp itu diantaranya mengajarkan etnis Uighur yang awalnya berbahasa Turki untuk belajar bahasa Mandarin, melarang ibadah dan simbol agama, mengajarkan lagu dan ajaran komunisme Cina. Kamp tersebut menurut pemerintah Cina juga dibangun sebagai upaya deradikalisasi, melawan ekstremis dan teroris. Beredar pula potret proses belajar, kegiatan olahraga, pembekalan keterampilan dengan suasana yang tertib dan fasilitas yang nyaman di dalam kamp pendidikan ulang tersebut pada media daring.

Hanya saja, gambaran itu berlawanan dengan apa yang diungkapkan oleh Mihrigul Tursun, salah satu perempuan yang pernah disiksa di kamp tahanan tersebut menyatakan bahwa disana terjadi penganiayaan kemanusiaan, tergoresnya harga diri hingga pembunuhan. Gulbacher Jalilova, mantan penghuni kamp pendidikan ulang yang ditangkap atas tuduhan tidak jelas juga membantah potret-potret tersebut. Ia mengatakan dirinya mengalami penyiksaan, kondisi yang buruk dan sempit juga pemberian paksa ajaran komunisme Cina. Klaim pemerintahan Cina tersebut lantas memperoleh sanggahan dari mantan tahanan dan aktivis HAM Uighur.

Turki, melalui juru bicara Kementerian Luar Negerinya, Hami Aksoy menyatakan turut mendesak Cina untuk menutup kamp penahanan tersebut pada Sabtu, 10 Februari 2019 lalu. Turki mengomentari tindakan tersebut sebagai tindakan memalukan bagi kemanusiaan. Aksoy juga mengungkapkan keprihatinan terhadap pelucutan identitas Uighur tersebut. Menyusul pula seruan dari Amerika Serikat untuk mengecam perlakuan pemerintahan Cina pada etnis Uighur. Mike Pompeo, Menteri Luar Negeri AS menyebutnya sebagai “kemunafikan memalukan”.

Tidak ketinggalan, masyarakat Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim juga selalu menyumbangkan suara untuk membela etnis Uighur melalui aksi damai yang kerap dilakukan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini sudah mengunjungi daerah Xinjiang untuk menyaksikan langsung kondisi masyarakat Uighur. MUI menyesalkan pengekangan ibadah shalat, puasa, jilbab, adzan dan praktik keagamaan disana. Warga yang melaksanakan shalat, puasa, berjilbab atau berjenggot misalnya, dianggap terpapar radikalisme oleh pemerintah. Tentu saja hal ini merupakan pengertian radikalisme sepihak dan pandangan yang sangat bias.

Kedudukan Bangsa Uighur

Istilah Uighur sengaja direkonstruksikan oleh pemerintah Cina untuk menunjukkan suku yang memeluk Islam di Xinjiang ini sebagai masyarakat dan wilayah yang telah menyatu dengan Cina. Padahal, bangsa Uighur yang menempati jumlah suku dan etnis terbesar di Xinjiang ini samasekali memiliki ciri-ciri fisik, bahasa, budaya dan agama yang berbeda dengan bangsa Han yang tersebar di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Bangsa Uighur adalah keturunan Turki yang memiliki ciri, bahasa, budaya yang lebih mirip dengan negara-negara tetangganya di Asia Tengah seperti Kazakhtan, Kirghizistan, Tajikistan dan tentu saja mereka berbahasa Turki. Bangsa Uighur berasal dari suku-suku dan etnis yang merupakan bagian dari wilayah Republik Turkestan Timur. Mereka sejak awal tidak pernah menjadi bagian dari RRT, dimana hal tersebut dapat menjelaskan posisi nasionalisme etnis Turkestan Timur untuk dapat berdiri sendiri.

Republik Turkestan Timur baru menjadi bagian dari Cina melalui aneksasi yang dilakukan Cina. Invasi Cina ke wilayah Turkestan Timur memang telah dilakukan berulang kali karena letaknya yang strategis sebagai kunci jalur sutra. Wilayah ini dimasukkan kedalam kedaulatan Cina pada masa dinasti Manchu dan dinasti Qing. Sebelumnya Republik Turkestan Timur pernah berhasil mendirikan pemerintahan sendiri meskipun tidak berumur lama. Republik Turkestan Timur pertama  berdiri tahun 1933-1934. Republik Turkestan Timur kedua berdiri tahun 1944 sampai dibubarkan tahun 1949. Pada tahun 1949, Partai Komunis Cina menduduki wilayah Turkestan Timur dengan penganiayaan dan dominasi bangsa Han. Turkestan Timur yang sekarang menjadi wilayah otonomi Xinjiang ini setingkat dengan provinsi di Cina. Kedudukan khusus otonomi terbatas wilayah otonomi Xinjiang diberikan untuk suku Uighur seperti hal nya wilayah otonomi Mongolia untuk suku Mongol, wilayah otonomi Tibet untuk suku Tibet, wilayah otonomi Guangxi untuk suku Zhuang dan wilayah otonomi Ningxia untuk suku muslim Hui. Istilah Xinjiang sendiri sesuai dengan kedudukannya di Cina artinya adalah wilayah baru. 

Tindakan represif seperti penganiayaan, penangkapan, pembunuhan ilegal terhadap etnis Uighur maupun upaya asimilasionis seperti Inmigrasi besar-besaran suku Han ke Xinjiang, penghapusan nama, budaya, bahasa Uighur, pelarangan ajaran Islam demikian dilancarkan pemerintah Cina untuk menguasai wilayah Xinjiang. Diskriminasi bangsa Uighur tidak hanya menyangkut pembatasan praktik keagaman melainkan juga akses pendidikan, pekerjaan bahkan ancaman fisik. Terakhir, pendirian kamp re-edukasi (pendidikan ulang) diterapkan untuk membunuh identitas Muslim Uighur yang paling sistematis dengan catatan pelanggaran hak asasi manusia. Asimilasi paksa merupakan upaya penyeragaman identitas lain ke dalam identitas dominan dengan menghilangkan ciri-ciri identitas aslinya. Hal ini dapat disebut sebagai genosida kultur terhadap identitas bangsa Uighur. 

Bangsa Uighur yang dicirikan sebagai suku minoritas ataupun minoritas Muslim di Cina sesungguhnya merugikan identitas bangsa Uighur yang sebenarnya berasal dari wilayah dan etnis mayoritas tersendiri yaitu Turkestan Timur. Bangsa Uighur berbeda situasinya dengan minoritas muslim suku Hui di Cina yang berasal dari keturunan suku Han yang tersebar di Cina. Oleh sebab itu, bangsa Uighur tidak pernah merasa menjadi bagian dari RRT terlebih karena diskriminasi yang dilakukan pemerintah Cina terhadap etnis Uighur. Bangsa Uighur tidak mengakui kedaulatan pemerintah Cina di wilayahnya. Tuntutan pemisahan diri dari RRT juga dilakukan bangsa Uighur dengan mendirikan organisasi dan gerakan kemerdekaan seperti Eastern Turkestan People’s Party (ETPP), East Turkestan Liberation Organization (ETLO), East Turkestan Islamic Movement (ETIM). 

Bagi pemerintah Cina, gerakan perlawanan bangsa Uighur dipandang sebagai ekstrimisme dan separatisme yang membahayakan kesatuan nasionalisme Tiongkok. Penguatan perlawanan bangsa Uighur juga dikhawatirkan memberi efek domino pada Tibet dan Taiwan yang ingin menentukan nasib sendiri. Pasca peristiwa runtuhnya WTC, bahkan pemerintah Cina lebih mudah berdalih menyebut tindakan-tindakannya untuk menangani terorisme.

Ambisi Cina untuk menghidupkan kembali jalur sutra modern tidak lain menjadi alasan Cina harus mempertahankan kedudukannya di wilayah Xinjiang. Melewati Urumqi, Xinjiang menjadi kunci jalur sutra perdagangan Cina yang menjadi pintu gerbang terhubungnya Cina ke Asia Tengah dan Eropa. Persaingan dalam menguasai perdagangan dunia juga membuat Cina memiliki kebutuhan besar untuk melakukan eksploitasi wilayah Xinjiang. Kemajuan industri Cina yang sangat signifikan dan membawa Cina menjadi negara maju terus bersaing dengan Amerika Serikat. Ditemukannya cadangan minyak dan gas di Xinjiang membuat wilayah ini menjadi pusara perebutan energi yang menjanjikan. Investasi dan pembangunan terus digelontorkan untuk kebutuhan eksploitasi mineral. Xinjiang, wilayah kaya sumber daya alam dan mineral dengan letak jalur perdagangan strategis, yang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, tercerai-berai, pengekangan, penangkapan, penganiayaan dan kehilangan dibawah Tiongkok.